Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI meminta pemerintah meninjau kembali uji kompetensi dokter karena selama ini aturan tersebut dinilai menghambat seorang dokter memulai profesinya.

"Karena uji kompetensi ini membuat dokter yang sudah lama belajar jadi tidak bisa berpraktik dan mengabdikan diri karena tidak lolos uji kompetensi, terlebih lagi tahun ini menyebutkan 1.500 dari sekitar 4.500 dokter tidak lulus uji kompetensi" kata Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning (F-PDIP) saat melakukan Raker dengan Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih dan Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Djalal di Gedung DPR, Jakarta, Senin, (26/4).

Sementara itu anggota Fraksi Golkar Charles J. Mesang mengatakan dengan ditetapkannya Ujian Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) banyak mahasiswa Kedokteran yang sudah lulus, harus menunggu UKDI terlebih dahulu sehingga mereka tidak dapat langsung praktek kerja dan hal tersebut menyebabkan pengeluaran dana yang lebih banyak dan memberatkan masyarakat.

“Apakah tidak ada terobosan mengenai permasalahan UKDI, sebaiknya ujian Kompetensi ini dilakukan di Universitas saja, sehingga mereka dapat melakukan praktek kerja secara langsung,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa kriteria di luar negeri tidak serumit di Negara kita karena di sana hanya dengan beberapa profesor di Klinik, mahasiswanya dapat menjadi dokter spesialis, berbeda dengan di Indonesia yang mempunyai banyak Rumah Sakit Pendidikan tetapi sangat sulit untuk menjadi dokter spesialis.

Rudianto Tjen anggota Fraksi PDIP mengemukakan untuk menjadi seorang dokter spesialis dibutuhkan dana sampai satu milyar di salah satu Perguruan Tinggi Negeri. Ia menanyakan kejelasan tentang rincian dana tersebut, oleh Karen itu, diperlukan pengawasan dan penyelidikan dari Menkes dan Mendiknas terhadap masalah tersebut. “ di Indonesia pendidikan sangat mahal, untuk sistemnya pun sangat sulit, selain itu kelulusannya pun masih dipertanyakan,” ujarnya.

Sedangkan menurut Nova Riyanti Yusuf (F-PD) uji kompetensi dokter punya dampak positif dan negatif.

"Terkait uji kompetensi, negatifnya ada pada beban psikologis bagi dokter yang baru lulus. Ini juga seperti mendegradasi kemampuan dokter mengingat fakultas kedokteran sudah bergerak sesuai kurikulum pendidikan dokter berbasis kompetensi," katanya.

Pada kesempatan ini, dirinya juga mempertanyakan transparansi penggunaan biaya uji kompetensi dokter.

Pada dampak positif, jelasnya, penyelenggaraan uji kompetensi dokter, misalnya untuk dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat, supaya tidak rawan malpraktik, juga memperbaiki komunikasi dokter dan pasien," tegasnya.

Dilain sisi Novi menekankan pentingnya memasukkan materi komunikasi dokter dan pasien dalam uji kompetensi dokter Indonesia. "Karena selama ini banyak kasus yang berawal dari masalah ini,"tandasnya..

Menanggapi pernyataan itu Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan pihaknya sudah melihat masalah terkait uji kompetensi dokter dan berencana mempercepat penyelenggaraan ujian.

"Harus dipercepat karena tidak mungkin memudahkan soal. Kepada dokter yang tidak lolos diberi pelatihan karena soalnya merupakan `problem base`, jadi bukan perkara sulit atau mudahnya soal, tapi terbiasa atau tidak melihat soal seperti itu," katanya.

Ujian kompetensi dokter, kata Endang, selanjutnya akan dilakukan sebelum dokter lulus.(qq/en/sc/nt).
foto:doeh/parle/DS